AUDIENSI
DENGAN KOMISI II DPRD TEBO : KERUGIAN AKIBAT KONFLIK GAJAH DI TEBO JAMBI
MENCAPAI 13 MILYAR
Tebo 31 Oktober 2013
 |
| Wakil Ketua DPRD Tebo Sedang Memimpin Audiensi |
Sejumlah perwakilan
masyarakat yang berasal dari Kecamatan Sekalo, Kecamatan Serai Serumpun dan Kecamatan
VII Koto mengadukan permasalahan konflik gajah yang sudah lama dihadapi oleh
masyarakat,melalui audiensi yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD Tebo. Turut diundang dan hadir pada audiensi ini yaitu Dinas
kehutanan,BKSDA, Franfurt Zoological Society
(FZS), PT LAJ dan Asisten I.
Pada audiensi ini
masyarakat mempertanyakan mengenai SK Bupati mengenai pembentukan Tim
Koordinasi Penanggulangan Satwa liar yang sudah terbentuk sejak tahun 2010
namun sampai sekarang belum ada tindakannya yang jelas. Masyarakat juga
mengharapkan adanya solusi untuk penanggulangan konflik gajah yang dihadapi
masyarakat. Kepala Desa Kuamang menyampaikan “Konflik gajah yang dihadapi
masyarakat sebenarnya sudah terjadi sangat lama. Sudah ribuan hektar lahan
masyarakat yang menjadi korban namun belum ada tindakan yang jelas”.
Pernyataan serupa juga di ungkapkan oleh
Suyono dari Desa SP5 yang menyatakan “pemerintah cukup lamban dalam
menanggulangai konflik. Karena konflik sudah terjadi cukup lama namun belum ada
tindakan dari pemerintah”.
Konflik antara manusia
dan gajah yang dialami masyarakat semakin tinggi karena habitat gajah sudah
habis. Banyak kawasan hutan yang tadinya merupakan habitat gajah dikonversi
menjadi areal HTI, perkebunan dan pertambangan. Hal ini yang menyebabkan
konflik gajah semakin tinggi karena minimnya ktersediaan pakan gajah di hutan
sehingga gajahmasuk ke kebun masyarakat. Dari data yang dikumpulkan oleh
Franfurt Zoological Society kerugian yang dialami olah masyarakat mencapai Rp
13.658.442.020,- ini belum termasuk kerugian secara psikhis yang dialami
masyarakat saat berkonflik. Bahkan hingga jatuh korban jiwa. Albert Tetanus
dari FZS kemudian juga menyampaikan “ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk
mengurangi resiko kerusakan akibat konflik dengan gajah seperti menjaga kebun,
penggunaaan meriam karbit, Bom asap,dan pembangunan pagar listrik”. Pagar
listrik menjadi metode yang cukup efektif namun biayanya cukup mahal. “Pagar
listrik ini sudah dibangun di desa Sekutur Jaya kecamatan serai serumpun atas
kerjasama dari FZS, BKSDA dan Masyarakat dan sampai sekarang cukup berhasil
untuk mecegah gajah memasui kebun-kebun sawit milik masyarakat”, tambahnya.
Pak Prayitno dari Dinas
kehutanan menyampaikan juga “Adanya pembentukan tim koordinasi penanggulangan satwa
liar merupakan tindak lanjut karena jatuhnya korban jiwa 1 orang meninggal
dunia karena konflik dengan gajah di kecamatan VII Koto. Namun setelah tim
koordinasi ini dibentuk kemudian belum ada koordinasi sampai sekarang”.
Kemudian Pak Popri dari
Komisi II menyampaikan “ Untuk kedepannya perlu merevisi tim koordinasi
penangulangan satwa liar agar lebih efektif. Selain itu kemudian juga
dianggarkan untuk kegiatan kegiatannya termasuk juga di setiap dinas. Jadi di
depan tidak ada lagi alasan tidak ada anggaran untuk penanggulangan konflik dengan
satwa liar”.
Adanya areal khusus
untuk gajah menjadi hal penting karena untuk penanggulangan konfliknya menjadi
lebih mudah. Dan jika sudah ditetapkan maka areal ini tidak boleh
diganggu-ganggu lagi dan diubah untuk penggunaan lain. Areal ini nantinya
selain menjadi pusat konservasi juga akan menjadi pusat pendidikan dan yang
lainnya. Peran swasta diharapkan juga dapat membantu masyarakat untuk
mananggulangai konflik karena adanya perusahaan yang beroperasi di kawasan bukit tiga puluh ini juga berkonstribusi terhdap rusaknya habitat gajah. Setidaknya
dari dana CSR yang dimiliki oleh perusahaan. Dari hasil Audiensi ini diputuskan akan adanya pembahasan
lebih teknis dan perumusan strtegi untuk penanggulangan konfliknya. Untuk itu pada
audiensi yang dipimpi oleh Wakil Ketua DPRD Tebo ini kemudian menetapkan Tim Ad
hoc yang berfungsi untuk merumuskan strategi tersebut. Tim Ad hoc yang di
koordinatori oleh Dinas Kehutanan diberi waktu selama satu mingggu untuk
kemudian memaparkan hasilnya. Untuk jangka waktu dekatnya BKSDA diminta untuk dapat merespon konflik yang ada dimasyarakat sampai kemudian ada rumusan strateginya.(leo)
